DPR Aceh: Banyak Proyek Tahun 2014 Bermasalah dan Mubazir

DPR Aceh: Banyak Proyek Tahun 2014 Bermasalah dan Mubazir

BANDA ACEH-Darwin: Anggota Komisi III (Bidang Keuangan dan Asset) Dewan Pewakilan Rakyat Aceh (DPRA) H.Musannif Sanusi, SE mensinyalir ada sejumlah proyek yang dikerjakan pada tahun 2014 dengan sumber anggaran APBA terkesan mubazir. Pasalnya proyek tersebut kini tidak dimanfaatkan alias terbengkalai.

“Cukup banyak jumlah pembangunan yang dibangun tahun lalu, tapi tidak dimanfaatkan,” kata Musannif, kepada Koran Independen, saat ditemui warung kopi Solution di Banda Aceh, Kamis 22 Mei 2015.

Namun, Musannif belum bersedia menyebutkan nama-nama proyek tersebut dengan alasan masih dalam tahap peninjauan Timnya. “Nanti Kalau sudah final, pasti akan saya kabari kepada kawan-kawan Media,” ungkap Musannif.

Menurut dia, proyek yang dibangun selama ini lebih terkesan pada bentuk sebuah kepentingan semata, dan upaya menghabiskan anggaran yang ada. Seharusnya azas kemanfaatan lebih diperhitungkan, guna lebih mendukung perekonomian masyarakat.

Musannif Mantan Anggota DPRK Aceh Besar dua Periode ini, kejanggalan yang terjadi dalam pelaksanaan sejumlah proyek, selain pada pekerjaannya juga pada perencanaan proyek yang sedang dipansuskan oleh pihak Anggota DPRA itu, diprediksi hal serupa juga terjadi di seluruh Aceh.

Sedangkan pihaknya yang menjadi lokasi Pansus di Daerah Pemilihan (DAPIL) I berhasil ditemukan beberapa buah proyek yang termasuk proyek mubazir, sembari menyebutkan salah satu proyek yang dibangun di wilayah Kabupaten Aceh Besar dengan anggaran APBA mencapai ratusan juta rupiah, tapi hingga kini belum dimanfaatkan.“Tapi nama proyek-proyek ini jangan ditulis dulu, kita tunggu Paripurna terlebih dahulu,” pinta Musannif.

Ia, berjanji akan membawa persoalan ini ke Paripurna Pansus Pertanggung jawaban ke Gubernur Aceh. Minggu depan, kita meminta pertangungjawaban pihak Eksekutif, terkait sejumlah proyek-proyek yang telah dibangun itu dan mubazir.

Musannif juga anggota DPRA  Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aceh, juga mengungkapkan bahwa tehnik dan sistem pengelolaan keuangan Negara di Aceh masih belum tepat, sehingga tidak mampu memberdayakan Anggaran yang berlimbah dalam mewujudkan kemakmuran rakyat secara optimal.

Kendati begitu, tegas Musannif, tim pansus tetap berkerja memenuhi tanggung jawab dalam fungsi pengawasan. “Meski tidak didampingi SKPA, kami terus melakukan tugas pansus.,” demikian pungkas Musannif.  *darwinwin32@yahoo.co.id

sumber :  By Erni on 27 May 2015 (http://www.koranindependen.com)